PERAN KORPRI

24-03-2018 10:15:18

PERAN KORPRI

PUBLISHED JUNE 18, 2013 BY RISKAPRADISTA

images1.  Pendahuluan

Dalam rangka membangun kebersamaan, persatuan, dan kesatuan  Pegawai Republik Indonesia, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai organisasi yang berkedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan, perlu diarahkan kepada terbangunnya organisasi yang demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.

Peran strategis organisasi Korpri dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara membutuhkan pembinaan jiwa korp dan terciptanya organisasi yang solid serta memiliki soliditas dan solidaritas anggotanya. Melalui pembinaan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan tugas dan pengabdiannya.

Sejak didirikannya organisasi Korpri pada tanggal 29 November 1971, anggota Korpri telah menunjukkan pengabdian dan dharma bhaktinya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Namun demikian, berbagai peristiwa dan perkembangan sosial politik telah mewarnai dan memberikan corak perjalanan organisasi ini.

Upaya revitalisasi Korpri diawali pada era reformasi dengan menghapus konsep monoloyalitas dan menerapkan prinsip netralitas dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Selain monoloyalitas, banyak permasalahan yang dijumpai dalam praktek berkaitan dengan pegawai negeri sipil, yaitu adanya predikat penilaian yang melekat pada PNS di antaranya masih banyak stigma yang diberikan oleh masyarakat luas, seperti prosedur yang berbelit-belit, pelayanan yang kurang baik adalah beberapa keluhan yang sering dilontarkan masyarakat. Apa saja tujuan dan peran organisasi KORPRI dalam penyelenggaraan pemerintahan?

Dalam makalah ini akan membahas : 1) Pengertian Korpri, 2) Tujuan Korpri, 3) Peran Strategi Organisasi Korpri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

  1. Pengertian Korpri

Korps Pegawai Republik Indonesia (selanjutnya disingkat KORPRI) adalah satu – satunya wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia yang meliputi : Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita / Kawasan Ekonomi Khusus yang berkedudukan dan kegiatannya tidak terpisah dari kedinasan.

  1. Tujuan Korpri
  1. Terjaminnya perlindungan hak-hak Pegawai R.I. guna tercapainya ketenangan dan kelangsungan kerja dan usaha untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan Pegawai R.I. beserta keluarganya.
  2. Terhimpun dan bersatunya Pegawai R.I. untuk mewujudkan rasa setia kawan dan persaudaraan sesama Pegawai R.I.
  1. Peran Organisasi Korpri
  1. Perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
  2. Pelopor peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas anggota .
  3. Pelindung, pengayom anggota serta pendorong peningkatan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat dan lingkungannya.
  4. Pelopor pelayanan publik dalam mensukseskan program-program  pembangunan.
  5. Mitra aktif dalam perumusan kebijakan instansi yang yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Pencetus ide, serta pejuang keadilan dan kemakmuran bangsa.
  1. Kesimpulan
  1. Peran strategis organisasi Korpri dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara membutuhkan pembinaan jiwa korp dan terciptanya organisasi yang solid serta memiliki soliditas dan solidaritas anggotanya. Korps Pegawai Republik Indonesia (selanjutnya disingkat KORPRI) adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia.
  2. Peran Korpri adalah Perekat persatuan dan kesatuan bangsa, pelopor peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas anggota, pelindung, pengayom anggota serta pendorong peningkatan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat dan lingkungannya, pelopor pelayanan publik dalam mensukseskan program-program pembangunan, mitra aktif dalam perumusan kebijakan instansi yang yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencetus ide, serta pejuang keadilan dan kemakmuran bangsa.